KUNJUNGAN LOKASI PEMBANGUNAN (Dalam Pemberdayaan Infrastruktur Pembangunan Desa)


Bahwa tidak ada satupun pemerintahan dari suatu negara dengan wilayah yang sangat luas dapat menentukan kebijakan secara efektif ataupun dapat melaksanakan kebijakan dan progam programnya secara efisien melalui sistem sentralisasikarena itu urgensi pelimpahan kebutuhan atau penyerahan sebagian kewenangan pemerintah pusat, baik dalam konteks politik maupun secara administratif kepada organisasi atau unit di luar pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah pemerintahan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menggerakkan dinamika sebuah pemerintahan.
Untuk melaksanakan pembangunan daerah secara tepat, efektif dan efisien, dibutuhkan kredibilitas sumber daya manusia masyarakat dan kualitas aparatur pemerintahan yang mampu merumuskan dan memformulasikan kebijakan, di sini dibutuhkan adanya kebijakan-kebijakan dari sumber daya manusia pemerintah daerah yang mampu merespon persoalan masyarakat setempat karena pada hakekatnya pembangunan daerah merupakan tugas yang terbebankan kepada seluruh masyarakat di daerah dan pembangunan suatu daerah tidak hanya dimonopoli oleh aktor-aktor kebijakan eksekutif (pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota)dan legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) saja, melainkan terdapat peranan dari seluruh masyarakat untuk merencanakan, mengarahkan, menentukan dan mengawasi proses pelaksanaan pembangunan daerah itu sendiri.
Sebagai sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi pada akhirnya menjadi pilihan akibat ketidakmungkinan sebuah negara yang wilayahnya luas dan penduduknya banyak untuk mengelola manajemen pemerintah secara sentralistis.Desentralisasi dalam hal ini menjadi sebuah pilihan karena di dalamnya terkandung semangat demokrasi untuk mendekatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan sebuah pembangunan. Pada perkembangan selanjutnya, desentralisasi menjadi semangat bagi negara-negara yang menyepakati demokrasi sebagai landasan gerak utamanya. Kesamaan orientasi desentralisasi dan demokratisasi inilah yang membuat sebuah pemerintahan di masa kini tidak bisa lagi memerintah secara sentralistik dan pada akhirnya terdapat kesadaran baru di kalangan para penyelenggara pemerintahan bahwa masyarakat merupakan pilar utama yang harus dilibatkan dalam berbagai formulasi dan implementasi kebijakan pembangunan.

Masyarakat kini sudah mulai merasakan manfaat dari sebuah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sokawangi, bahwa Pembangunan Infrastruktur di desa merupakan bagian dari Pemberdayaan yang mana telah dirasakan manfaatnya oleh warga desa Sokawangi, (tutur Sekretaris Desa Sokawangi disela-sela kunjungan lokasi pembangunan Rabat Beton di Dusun III bersama Pendamping Desa Kec. Taman)

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.